Ada sebuah kemampuan istimewa yang tampaknya hanya dimiliki oleh birokrasi di negeri ini: kemampuan untuk selalu “tanggap teknologi”, terutama pada saat teknologi itu sudah tidak terlalu baru, dan anggarannya sudah siap untuk diserap.
Setiap kali kata “inovasi” muncul, ia langsung disambut dengan ekspresi serius, rapat panjang, dan satu pertanyaan sakral yang tidak pernah absen: “ini masuk pos anggaran yang mana?” Selebihnya adalah detail. Apakah teknologi itu bekerja atau tidak, itu urusan tahap berikutnya biasanya tahap yang tidak pernah benar-benar datang.
Di atas kertas, kita sangat maju. Desa-desa kita sudah “smart”, pertanian sudah “digital”, dan UMKM sudah “naik kelas”. Bahkan kadang-kadang, hanya dengan membeli satu alat sensor dan menggelar sosialisasi, sebuah desa bisa naik level menjadi “desa berbasis teknologi”. Sebuah transformasi yang begitu cepat, sampai-sampai petani sendiri kadang belum sempat menyadari bahwa dirinya sudah masuk era digital.
Namun di lapangan, teknologi sering memiliki nasib yang sederhana: dibeli, difoto, dilaporkan, lalu ditinggalkan dengan penuh kehormatan administratif. Ia seperti tamu kehormatan dalam acara seremonial datang tepat waktu, dipuji-puji, lalu tidak pernah diajak kembali bekerja.
Di sisi lain, rakyat sebenarnya tidak terlalu menuntut hal yang rumit. Petani tidak pernah meminta kecerdasan buatan yang bisa berdiskusi tentang masa depan pertanian. Mereka hanya ingin tahu apakah besok harus menanam atau menunggu hujan. Tetapi jawaban sederhana seperti itu sering kalah menarik dibandingkan sistem yang bisa “dashboard real-time berbasis cloud computing”—meskipun sinyalnya di desa masih sering berbasis “harapan”.
Di titik ini, kita mulai memahami satu pola yang konsisten: semakin canggih istilahnya, semakin jauh jaraknya dari problem nyata.
Kita bahkan sudah mencapai tahap di mana keberhasilan sebuah program tidak lagi diukur dari apakah alatnya digunakan, tetapi dari apakah laporan pertanggungjawabannya lengkap. Jika semua dokumen rapi, maka inovasi dianggap berhasil. Jika masyarakat tidak memakai alatnya, mungkin masyarakatnya yang belum siap digitalisasi.
Logika ini sangat efisien, meski sedikit membingungkan bagi teknologi itu sendiri. Bayangkan sebuah sensor tanah yang lebih sering berada di lemari kantor desa daripada di tanah. Ia tidak gagal bekerja ia hanya dipindahkan ke lingkungan yang lebih “aman secara administratif”.
Sementara itu, teknologi di dunia luar bergerak dengan cara yang agak tidak sopan: ia memaksa dirinya untuk berguna. Ia menurunkan biaya, meningkatkan hasil, memotong rantai ketidakpastian. Tetapi di beberapa tempat, teknologi harus terlebih dahulu melewati satu tahapan penting: “kesesuaian serapan anggaran”.
Maka lahirlah paradoks yang halus tapi nyata: kita tidak kekurangan teknologi, kita hanya terlalu pandai mengelola proyeknya.
Tentu, tidak semua kebijakan demikian. Ada juga upaya serius, ada juga inovasi yang benar-benar hidup di masyarakat. Tetapi pola umumnya masih cukup terlihat: teknologi sering diperlakukan sebagai acara, bukan sebagai sistem. Sebagai proyek, bukan sebagai ekosistem. Sebagai laporan, bukan sebagai kehidupan sehari-hari.
Padahal, jika kita mau jujur, desa tidak butuh terlalu banyak kata baru. Ia hanya butuh teknologi yang benar-benar bekerja dalam diam tanpa terlalu banyak seminar, tanpa terlalu banyak baliho, dan tanpa terlalu banyak istilah yang membuat petani harus bertanya ulang apa sebenarnya yang sedang terjadi.
Mungkin sudah saatnya kita membalik pertanyaan lama. Bukan lagi “teknologi apa yang bisa kita adopsi?”, tetapi “mengapa setiap teknologi yang masuk ke desa harus terlebih dahulu belajar beradaptasi dengan birokrasi, sebelum akhirnya beradaptasi dengan tanah, air, dan manusia?”
Sampai pertanyaan itu dijawab dengan jujur, kita akan terus berada dalam situasi yang cukup unik: negara yang sangat tanggap terhadap teknologi terutama pada saat teknologi itu sudah aman untuk dijadikan proyek.
